RRI Batam

Batam – Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (TFL-SLBM) Tahun 2014.

Pelatihan diselenggarakan di Batam selama sepuluh hari terhitung dari Rabu, 24 Februari hingga 04 maret 2014. Pelatihan ini diikuti sekitar 225 orang Tenaga Fasilitator Teknis dan Pemberdayaan dari lima Provinsi yaitu Jambi, Lampung, Bali, Sumatera Barat, dan Kepri.

Kepala PPLP Kepri, Fery Erawan mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga fasilitator dalam mengindetifikasi masalah seputar sanitasi yang muncul di tengah masyarakat.

“ada fasilitator dari dinas maupun masyarakat yang kita latih, jadi mereka akan menjadi tenaga fasilitator untuk mendampingi masyarakat dalam merencanakan pembuatan sanitasi, pengerjaannya hingga perawatannya,” Ujar Fery.

Fery menuturkan di dalam pelatihan ini nantinya juga akan dilakukan peninjauan ke lokasi pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) di Batam yang berada di teluk lengu. Selama peninjauan nantinya para peserta akan berdiskusi terkait keberadaan Sanimas tersebut.

Program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat ini merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan terciptanya pemukiman layak huni. hal itu disampaikan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya, Albert Renaldo, yang turut hadir dalam pembukaan pelatihan ini.

Albert memaparkan dalam pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban memiliki target yang mengacu pada permen PU nomor 14 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pekerjaan umum dan tata ruang dengan batas waktu pencapaian SPM hingga tahun 2014.

“Untuk pelayanan dasar air limbah pemukiman dan persampahan yang harus dipenuhi meliputi untuk sektor air limbah, yakni tersedia 60 persen sistem air limbah setempat yang memadai, dan tersedianya 5 persen sistem air limbah secara komunal, kawasan ataupun kota,” paparnya.

Ditambahkan Albert, SPM itu juga mencakup sektor persampahan, yang idealnya pemerintah daerah harus dapat menyediakan 20 persen fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dan menyediakan 70 persen sistem penanganan sampah di perkotaan.

Sementara itu, asisten bidang hukum dan Politik Pemprov Kepri, Syamsul Bahrum yang mewakili Gubernur Kepri untuk membuka pelatihan ini menilai perlu adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terbangunnya sistem sanitasi yang baik.

“Di negara maju, kesadaran masyarakat sangat tinggi sekali karena isu lingkungan dan pembangunan menjadi hal yang sensitif untuk dikritisi. hal ini yang perlu diadopsi oleh negara kita, masyarakat punya kesadaran, dan pemerintah sebagai pengawalnya,”Ungkapnya.(NM)

Batam - Sejak diberlakukan efektif pada tahun 2013 lalu, kini implementasi kurikulum 2013 telah memasuki semester 2. Di Batam, seluruh sekolah negeri dari tingkat SD hingga SMA sederajat telah menggunakan sistem kurikulum baru tersebut.

Kepala sekolah SD N 02, Batam Kota, Saiman mengatakan sejauh ini implementasi kurikulum 2013 di sekolahnya belum menemui hambatan yang berarti. Namun ia berharap adanya pelatihan-pelatihan tambahan terhadap guru untuk mensukseskan kurikulum baru 2013.

“Dengan adanya kurikulum 2013 ini bukan hanya peserta didik yang dirubah, namun guru juga dirubah dalam mendidik,” Ungkapnya

Diakui Saiman, sebelum implementasi kurikulum 2013, pemerintah Pusat dan Pemerintah kota Batam memang telah pernah mengadakan pelatihan untuk guru. Namun Ia menilai perlu ada pelatihan lanjutan seiring dengan berjalannya kurikulum tahun 2013.

“Untuk sekolah kami sudah pernah ikut pelatihan hingga ke Medan dan pekanbaru. Tapi harapan kami pelatihan untuk guru dapat diperbanyak lagi, karena tanpa ada pelatihan lanjutan atau sharing di dalam membina anak didik, kami khawatir kita tidak bisa mencapai sasaran kurikulum,”Harap Saiman.

Sementara itu terkait buku penunjang kurikulum, Saat ini di Batam terdapat 11 sekolah yang mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat untuk pengadaan buku tersebut. Ke 11 sekolah itu terdiri dari 3 SMA, 2 SMP dan 6 SD, termasuk SD Negeri 02. Sedangkan pengadaan buku penunjang untuk sekolah lainnya masih ditopang oleh APBD kota Batam.(nm)

Batam - Pendidikan harus dapat di nikmati oleh seluruh warga Negara Indonesia tidak terkecuali warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hinterland. Hal itu disampaikan Anggota Komisi Pendidikan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau, Herlini Amran saat bertemu dengan warga pulau buluh, Batam.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berjanji akan terus berupaya memperjuangkan pendidikan di wilayah hinterland, salah satunya dengan mengadvokasi bantuan (beasiswa) pendidikan dari kementerian pendidikan kepada masyarakat di kecamatan Bulang.

“Kementrian pendidikan memiliki program bantuan siswa miskin (BSM) yang dapat diperoleh seluruh warga negara indonesia yang berhak menerimanya,” Ungkap Herlini.

Hingga kini Herlini telah mengadvokasi bantuan tersebut untuk 40.000 siswa di seluruh kepri mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat pada tahun 2013 lalu.

“Saya sangat senang bisa membantu masyarakat kepulauan ini. Karena amanah saya kebetulan di komisi pendidikan DPR, alhamdulillah punya kesempatan untuk mengadvokasi bantuan ini,” Ujarnya.

Salah satu warga pulau Buluh mengaku sangat bersyukur karena beberapa anaknya telah mendapatkan BSM. “Semoga semua politisi mau peduli terhadap penduduk pulau. kami berharap bantuan pendidikan ini bisa sampai anak-anak kami kuliah,”harapnya.

Herlini pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan pendidikan masyarakat hinterland terutama masyarakat di daerah perbatasan ini.

“Pendidikan merupakan salah satu jalan memutus rantai kemiskinan, untuk itu bila masyarakat sudah berpendidikan tinggi maka akan makin banyak orang yang membangun bangsa ini menuju masyarakat yang lebih berdaulat dan bermartabat,” Tutup Herlini.(nm)