Graha Pena Lt.4- Jl. Park Way Batam Center

Category: Ekonomi

Kabupaten Bintan Siap hadapi AFTA 2015

Bupati Bintan, Ansar Ahmad

Bupati Bintan, Ansar Ahmad

Batam – Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi kepulauan Riau bersiap menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2015 dengan menangkap peluang dan tantangan yang terjadi nanti. Menurut Bupati Bintan, Ansar Ahmad, AFTA bukanlah suatu hal yang harus dihindari melainkan harus dihadapi.

“Kedepan sudah tidak bisa lagi menghindari apa yang dikatakan liberalisasi ekonomi artinya pengembangan perdagangan dan kawasan perdagangan bebas ini secara regional sudah mulai dikembangkan termasuk AFTA 2015″ Kata Ansar Ahmad di Batam, Jumat (23/05/2014)

Ia juga mengatakan pemerintah daerah harus mempersiapkan masyarakat dalam menangkap peluang yang bisa digali dalam pelaksanaan AFTA.

“Maka tidak ada kata lain, kita harus mempersiapkan dari sisi pemerintah yakni membuat kebijakan-kebijakan yang pro infrastruktur yang memadai, selain itu juga harus dipersiapkan bagaimana mempercepat peningkatan kualitas SDM, peluang tenaga kerja juga banyak. Namun, perlu dibantu pemerintah dengan penyiapan tenaga kerja melalui sekolah-sekolah dan sertifikasi”. ungkap Ansar

Bupati Bintan itu menambahkan, bahwa daerahnya siap menghadapi AFTA 2015 nanti, tentunya dengan berbagai persiapan.

“Sambil berjalan menunggu AFTA saya kira kabupaten bintan siap. Kita akan tingkatkan mulai dari infrastruktur dan SDM. Dan yang yang tak kalah pentingnya adalah membangun sistem, karena sistem itu penting untuk membangun kepercayaan investor. Pungkas Ansar Ahmad.(FA)

Kadin Kepri Minta Kenaikan Listrik Ditunda

Caretaker Kadin Kepri, Nada Faza Soraya Djajakusuma

Caretaker Kadin Kepri, Nada Faza Soraya Djajakusuma

Batam - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau ( Kepri) meminta agar Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) di kota Batam ditunda karena waktunya kurang tepat.

“Kalau masalah kenaikan apakah itu ATB ataupun PLN yang intinya adalah membangun infrastruktur, saya rasa itu cukup mengkhawatirkan, kami mengharapkan itu bisa ditunda dulu. Karena kita kan masih sibuk mempersiapkan lebaran dan sebagainya apalagi menjelang AFTA ini,” kata Caretaker Ketua Umum Kadin Kepri, Nada Faza Soraya, seusai menjadi narasumber dalam seminar nasional dengan tema Kesiapan Kepri Menghadapi AFTA di Di Politeknik Negeri Batam, Kamis (22/05/2014).

Nada juga menekankan harus ada pembicaraan antara PLN Batam, Pemerintah kota, dan Kadin sehingga dapat menemukan solusi yang tepat sehingga tidak merugikan dunia usaha.

“Saya berharap kita bisa duduk bersama membicarakan masalah ini (listrik), dan kalau bisa listrik jangan naik,” Harapnya.

Lebih lanjut Nada menambahkan, sejumlah sektor industri kecil termasuk UKM akan mengalami dampak yang signifikan jika kenaikan itu disetujui. Menurutnya, Tarif yang saat ini berlaku di Batam relatif tinggi sehingga belum diperlukan adaya penyesuaian.(FA)

DPRD Batam Minta PLN Batam Diaudit Independen

Gedung DPRD Batam

Gedung DPRD Batam

Batam – Rencana PT Bright PLN Batam untuk melakukan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala (PTLB) tampaknya tidak akan berjalan mulus. Meskipun pemerintah kota Batam telah menyetujui rencana kenaikan tarif listrik tersebut, namun keputusan naik atau tidaknya tarif listrik di kota Batam harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Batam.

Saat ini DPRD Batam sendiri masih menunjukkan sinyal tidak akan menyetujui rencana tersebut, kecuali PT Bright PLN Batam bersedia diaudit oleh lembaga independen untuk mengungkap kondisi perusahaannya secara transparan.

“PLN kan perusahaan yang usahanya bersinggungan dengan kepentingan publik, jadi kalau mau menaikkan tarif harus bersedia diaudit, kalau hasil audit menyatakan PLN memang harus melakukan penyesuaian tarif, PLN juga harus menjelaskan kepada khalayak ramai,” Ujar anggota Komisi II DPRD Batam, Asmin Patros.

Selain itu Asmin juga menegaskan agar pemerintah kota Batam bertanggungjawab kepada masyarkat menyampaikan alasan pemerintah menyetujui rencana kenaikan tarif tersebut. Diungkapkannya, sejauh ini sebagian besar fraksi di DPRD Batam masih menolak usulan penyesuaian tarif dari PT Bright PLN Batam.

Senada dengan Asmin, Wakil ketua Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho mengungkapkan usulan kenaikan tarif itu tidak tepat dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. “PLN jangan suka-suka mau naikkan tarif, karena saat ini masyarakat sedang banyak kebutuhan, mengingat sebentar lagi masa penerimaan siswa baru, dan sistem ketenagakerjaan di Batam juga masih banyak outsourcing. Kalaupun ini harus dilkukan kita berharap dilakukanlah dulu audit ke PLN Batam,”Ujarnya.

Menyikapi usulan kenaikan tarif listrik ini, DPRD Batam telah membentuk panitia khusus (pansus) kelistrikan. Rencananya pansus akan menggelar rapat internal pada hari senin (26/5) untuk membuat daftar inventaris masalah terkait kelistrikan di Batam. (NM)